Home / Inforexnews / Inilah Solusi Dari Dirjen Pajak Untuk Menjawab Kebingungan Dan Keresahan Masyarakat
ditjen-pajak-catat-dana-tax-amnesty-terkumpul-rp12-triliun-Z4q

Inilah Solusi Dari Dirjen Pajak Untuk Menjawab Kebingungan Dan Keresahan Masyarakat

Inforexnews – Keresahan kebijakan Tax Amnesty yang saat ini banyak membuat masyarakat bingung dan resah, membuat Dirjen Pajak merilis aturan-aturan baru soal Tax Amnesty untuk menjawab kebingungan dan keresahan masyarakat. Mari kita lihat aturan baru yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi dengan nomor Per-11/PJ/2016, tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Tax Amnesty. Ada beberapa poin penting dalam aturan ini yang perlu diperhatikan para wajib pajak :

Baca Juga Langkah-langkah Mengisi Formulir Tax Amnesty

Baca Juga Tebusan Tax Amnesty Dihitung Dengan Kalkulator Online Khusus

Misalnya, di pasal 1 ayat 1 menyebutkan wajib pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) berhak mendapat pengampunan pajak.

Di ayat 2 menyebutkan, orang pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja Indonesia atau subyek pajak warisan yang belum terbagi, yang jumlah penghasilannya pada tahun terakhir di bawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP), diperbolehkan tidak menggunakan haknya mengikuti pengampunan pajak.

Poin penting lainnya yang kerap menjadi pertanyaan wajib pajak adalah tentang wajib melapor harta warisan. Di pasal 2 ayat 2 Perdirjen ini menyebutkan, harta warisan bukan merupakan objek pajak apabila:

  • Diterima dari ahli waris yang tidak memiliki penghasilan atau penghasilan di bawah PTKP.
  • Harta warisan sudah dilaporkan dalam SPT tahunan pajak penghasilan pewaris.

Selain itu di pasal 3, mengatur tentang penyampaian atau pembetulan SPT tahunan PPh. Pada ayat 1 menyebutkan, bagi wajib pajak yang tak mengikuti pengampunan pajak, dapat menyampaikan SPT tahunan PPh atau membetulkan SPT tahunan PPh

Ayat 2 menyebutkan, harta yang diperoleh dari penghasilan yang telah dikenakan PPh atau harta yang diperoleh dari penghasilan yang bukan obyek PPh dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh, berlaku ketentuan berikut:

  • Dalam hal SPT Tahunan PPh telah disampaikan, wajib pajak dapat membetulkan SPT tahunan PPh.
  • Dalam hal SPT Tahunan PPh belum disampaikan, wajib pajak dapat melaporkan harta tersebut dalam SPT Tahunan PPh.

Pada pasal 4 mengatur soal nilai wajar harta. Ayat 1 menyebutkan, nilai wajar harta tambahan adalah nilai yang menggambarkan kondisi dan keadaan dari aset yang sejenis atau setara berdasarkan penilaian wajib pajak.

Ayat 2 menyebutkan, nilai wajar untuk harta tambahan selain kas atau setara kas, adalah nilai yang menggambarkan kondisi dan keadaan dari aset yang sejenis atau setara menurut penilaian wajib pajak pada akhir tahun pajak terakhir.

Sedangkan di ayat 3 menyebutkan, nilai wajar yang dilaporkan wajib pajak dalam surat pernyataan harta tak dilakukan pengujian atau koreksi oleh Dirjen Pajak. Selain itu, dalam Perdirjen ini dilengkapi pula lampiran tentang tata cara pembetulan SPT Tahunan PPh serta pelaporan harta.

Berikut ini adalah rangkuman perubahan aturan baru dalam program Tax Amnesty

  1. Orang Pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan, TKI, atau subjek pajak warisan yang belum terbagi, yang jumlah penghasilannya pada tahun 2015 di bawah PTKP diperbolehkan tidak ikut TA;
  2. WNI yang berada di LN lebih dari 183 hari dalam setahun dan tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia merupakan Subjek Pajak LN dan diperbolehkan tidak ikut TA;
  3. Harta warisan bukan merupakan objek TA jika:
  4. diterima oleh ahli waris yang tidak mempunyai penghasilan atau penghasilannya di bawah PTKP;
  5. sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh pewaris.
  6. Harta hibahan dari orang tua ke anak atau dari anak ke orang tua bukan merupakan objek TA jika:
  7. pihak penerima tidak mempunyai penghasilan atau penghasilannya di bawah PTKP;
  8. sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan pemberi hibah.
  9. Untuk angka 1 sampai dengan angka 4 *tidak dikenakan* sanksi Pasal 18 UU TA (apabila nanti ditemukan harta yang belum dilaporkan akan dianggap sebagai penghasilan dan pajaknya dihItung plus sanksi 2% per bulan).
  10. Terhadap harta yang diperoleh dari penghasilan yang telah dikenakan PPh atau diperoleh dari penghasilan yang bukan objek PPh dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan, Wajib Pajak boleh tidak ikut TA dengan ketentuan:
  11. Jika SPT sudah masuk, dapat melakukan pembetulan SPT;
  12. Jika SPT belum masuk, memasukkan SPT Tahunan dengan melaporkan seluruh harta.

Apabila dikemudian hari ditemukan harta yang diperoleh dari 1985 – 2015 yang belum dilaporkan, maka harta tersebut dihitung sebagai penghasilan dan dikenakan pajak plus sanksi 2% sebulan (berlaku sanksi Pasal 18 UU TA).

  1. Pelaporan harta selain kas adalah sebesar nilai wajar menurut Wajib Pajak dan tidak akan ada koreksi dari petugas pajak.

Dan ini adalah Surat Resmi dari Dirjen Pajak tentang aturan baru dari Tax Amnesty

eb6ad6ba-c991-436a-8e84-b24bc4e7b36a

798f4233-ba9a-45c2-9654-5a896051b2d7

f0e83ab0-ccf2-4d5f-9786-f6bbcb2a8ffb

f494df5d-08f5-43f8-97ca-a8b075b6cfff

06dea80c-79df-434b-b011-9acd10ea6dbb

79947270-4ce6-45ec-9191-614cbc3e1aea

751c941a-be05-4a05-91d8-f70b1764f2b1

3228b719-d136-49bf-836b-a9c83f1cc82bsumber : detikfinance

Artikel Menarik Lainnya :

 

Incoming search terms:

  • Apasih trumponomic itu ?

About Mr. Ed

Check Also

72dolar

Likuiditas Valas Tetap Aman Meskipun Dana Asing Keluar

INFOREXNEWS – Meskipun arus modal asing atau capital outflow terus terjadi, Bank Indonesia (BI) mengklaim …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »