Home / Inforexnews / Program Tax Amnesti Akan Digugat Ke Mahkamah Konstitusi
Tax-amnesty-640x355

Program Tax Amnesti Akan Digugat Ke Mahkamah Konstitusi

INFOREXNEWS – Program tax amnesti yang dicetuskan oleh pemerintah sejak tanggal 1 Juli 2016 ini semakin banyak menerima tantangan regulasi. Saat ini, PP Muhammadiyah yang merupakan salah satu organisasi massa yang besar akan menggugat UU Pengampunan Pajak ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

Saat ini, program tax amnesti sedang dibayangi melesetnya perolehan target anggaran. Namun, menurut Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Syaiful Bahri yang menyatakan bahwa melencengnya tujuan awal tax amnesti dan hal tersebut akan membebani masyarakat. Selain itu, tujuan utama tax amnesti adalah untuk memberikan pengampunan kepada konglomerat yang memarkirkan dananya di luar negeri agar dananya dapat kembali lagi ke dalam negeri.

Namun kenyataannya, aturan ini meluas hingga rakyat biasa juga diwajibkan ikut program ini, jikalau tidak ikut akan dikenakan sanksi. Padahal, rakyat biasa tidak mempunyai kesalahan seperti yang dilakukan oleh para investor yang menyimpan dananya di luar negeri. Dengan kenyataan tersebut, itu berarti menyamakan rakyat biasa dengan para konglomerat yang menghindari pajak.

Selain melencengnya tujuan utama tax amnesti, UU Pengampunan Pajak juga tidak transparan, yang dikarenakan dilakukan dengan cepat dan tanpa naskah akademik. Rencana gugatan ini berdasarkan hasil rapat kerja nasional Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah di Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta. Selain itu, kajian ini akan diserahkan kepada Pimpinan Pusat untuk membuat keputusan pada Bulan September 2016.

Sebelum Muhammadiyah, Yayasan Satu Keadilan dan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia juga telah menggugat 11 pasal dalam UU Pengampunan Pajak yakni, pasal 1 angka 1 dan 7, pasal 3 ayat (1), (3) dan (5), pasal 4, pasal 11 ayat (2) dan (3), pasal 19, pasal 21, pasal 22 dan pasal 23. Dalam gugatan tersebut, berbagai macam alasan dikemukakan, antara lain adalah melegalkan praktik pencucian uang, memberikan prioritas dan keistimewaan bagi pengemplang pajak.

Namun, Direktur Eksekutif Center for Indonesian Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan bahwa kebijakan pengampunan pajak telah disepakati oleh pemerintah dan parlemen pada akhir Juni lalu. Kebijakan tersebut memang belum dilakukan dengan kesiapan yang matang sehingga menimbulkan banyak kebingungan dan kekhawatiran di masyarakat. Sehingga, Presiden Joko Widodo akan kembali melakukan konsolidasi terkait tax amnesti dan akan segera mengambil sikap tegas dan jelas mengenai sasaran tax amnesti ini.

 

Incoming search terms:

  • kerugian singapura karna tax amnesti

About leonardo

Check Also

gas-alam

Futures Gas Alam Lebih Tinggi Pada Sesi Eropa

INFOREXNEWS – Futures gas alam naik lebih tinggi pada sesi eropa di hari Jumat 9/12/2016 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »