Bank of Thailand (BOT), Komisi Sekuritas dan Bursa Thailand (SEC) dan Kementerian Keuangan Thailand (MOF) telah berkumpul untuk meninjau dan mengeluarkan pedoman tentang penggunaan aset digital sebagai alat pembayaran.

Dalam siaran pers bersama pada hari Selasa, badan pengatur utama Thailand mengatakan bahwa perlu untuk meninjau dan mengatur aset digital sebagai alat pembayaran untuk barang dan jasa.

Setelah mempertimbangkan dengan cermat dan menilai semua pro dan kontra, komite bersama mengatakan bahwa penggunaan aset digital sebagai alat pembayaran yang meluas dapat menimbulkan risiko terhadap stabilitas keuangan-ekonomi.

Sethaput Suthiwartnarueput, gubernur BOT, mengatakan:

“Saat ini, adopsi aset digital secara luas sebagai alat pembayaran barang dan jasa menimbulkan risiko bagi sistem ekonomi dan keuangan negara.”

Komite regulasi bersama menyoroti tiga risiko yang terkait dengan penggunaan aset digital sebagai alat pembayaran:

  1. Risiko volatilitas : Volatilitas aset digital dapat memengaruhi pedagang dan pengguna. Biaya konversi bisa menambah beban ekstra.
  2. Risiko TI : Konsumen mungkin menghadapi pencurian siber, kebocoran data pribadi, atau biaya peluang jika terjadi kegagalan sistem.
  3. Kepatuhan dan risiko hukum : Aset digital dapat menimbulkan risiko hukum karena faktor anonimitas.

Komite bersama percaya bahwa infrastruktur pembayaran saat ini di negara tersebut cukup efisien dan aset digital tidak memberikan manfaat yang layak bagi konsumen atau bisnis.

SEC Thailand melakukan tinjauan publik setelah berdiskusi dengan BOT dan MOF. Badan pengawas teratas telah meminta pendapat publik tentang masalah ini untuk mendapatkan kerangka kerja konklusif untuk penggunaan kripto sebagai instrumen pembayaran.

Komite bersama juga mengatakan bahwa pedoman lebih lanjut akan dikeluarkan untuk aset digital tertentu yang tidak menimbulkan risiko sistematis, yang dapat menjadi indikasi penggunaan stablecoin atau mata uang digital bank sentral (CBDC).

Pernyataan resmi mencatat bahwa keputusan akhir tentang pedoman akan dibuat hanya setelah mengambil umpan balik dari para pemangku kepentingan dan masyarakat umum.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here