Hanya tiga hari setelah memulai debutnya di pasar India, pertukaran crypto yang berbasis di Amerika Serikat, Coinbase , tiba-tiba berhenti menggunakan United Payments Interface (UPI), layanan pembayaran paling populer di wilayah tersebut. CEO Coinbase Brian Armstrong kemudian mengungkapkan bahwa gangguan layanan itu disebabkan oleh “tekanan informal” dari bank sentral India.

Selama panggilan Pendapatan Kuartal 2022 Coinbase, Armstrong berbicara tentang rencana ekspansi global perusahaan sambil mengakui peran Coinbase dalam memulai percakapan dengan regulator terkait dengan adopsi kripto.

Ketika ditanya tentang dampak gangguan baru-baru ini terkait dengan penawaran layanan pembayaran di India , Armstrong menyatakan:

“Jadi beberapa hari setelah peluncuran, kami akhirnya menonaktifkan UPI karena beberapa tekanan informal dari Reserve Bank of India (RBI), yang merupakan sejenis Treasury yang setara di sana.”

Sambil menyoroti putusan Mahkamah Agung dari Maret 2020, yang melarang RBI melarang bank yang berurusan dengan bisnis kripto, Armstrong memperingatkan tentang entitas pemerintah tertentu – termasuk RBI – “yang tampaknya tidak terlalu positif tentang hal itu.”

CEO mengungkapkan strategi agresif Coinbase untuk ekspansi internasional yang melibatkan peluncuran layanan di yurisdiksi baru dan bekerja dengan regulator berdasarkan reaksi mereka terhadap kehadiran Coinbase di wilayah tersebut. Menyoroti upaya India untuk memberlakukan larangan bayangan pada bisnis kripto, Armstrong menambahkan:

“Pada dasarnya mereka menerapkan tekanan lembut di belakang layar untuk mencoba menonaktifkan beberapa pembayaran ini yang mungkin melalui UPI. Saya kira kami memiliki kekhawatiran bahwa mereka mungkin benar-benar melanggar putusan Mahkamah Agung.”

Terlepas dari rintangan peraturan yang jelas, Coinbase bersiap untuk peluncuran kembali di wilayah tersebut dengan memperkenalkan mode pembayaran lain saat mencoba memenuhi permintaan tinggi dari investor kripto. Armstrong menyimpulkan:

“Di sebagian besar tempat di dunia bebas dan di negara demokrasi, kripto pada akhirnya akan diatur dan legal. Dan cara kami mendorong percakapan ke depan adalah dengan mengambil tindakan.”

Pada 1 April, India memperkenalkan undang-undang kripto pertamanya yang mewajibkan investor kripto untuk membayar pajak 30% atas keuntungan kripto yang belum direalisasi.

Namun, langkah tersebut berdampak negatif pada ekosistem kripto karena volume perdagangan anjlok dan bisnis internal bergeser ke yurisdiksi yang lebih bersahabat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here