Uni Emirat Arab (UEA) dilaporkan berencana untuk mengeluarkan lisensi kripto federal untuk penyedia layanan aset virtual pada akhir kuartal pertama.

Otoritas Sekuritas dan Komoditas UEA dilaporkan sedang dalam tahap akhir untuk menyelesaikan undang-undang yang akan memungkinkan perusahaan aset digital untuk mendirikan basis di negara tersebut, lapor Bloomberg. Undang-undang lisensi kripto nasional akan membantu UEA dengan tujuannya untuk menjadi yurisdiksi ramah kripto terkemuka.

Regulator dilaporkan mempertimbangkan pedoman Gugus Tugas Tindakan Keuangan yang berbasis di Paris dan kebijakan kripto yang sedang berlangsung di Amerika Serikat, Inggris, dan Singapura untuk membingkai undang-undang lisensi kriptonya.

Lisensi kripto baru dilaporkan akan mengambil pendekatan hibrida di mana badan pengatur utama akan menangani peraturan dengan berkonsultasi dengan bank sentral, sementara lembaga keuangan lokal dapat mengembangkan pedoman lisensi asli mereka sendiri.

Selain lisensi kripto, pemerintah UEA juga berencana membangun dan mengatur industri pertambangan kripto.

Seperti yang dilaporkan Cointelegraph sebelumnya, regulator UEA telah bekerja untuk merumuskan undang-undang yang akan membuka jalan bagi adopsi kripto dan blockchain.

Lisensi kripto dan undang-undang penambangan yang baru dilaporkan bisa menjadi satu langkah lebih dekat dengan itu. Sebelumnya pada Desember 2021, pemerintah mendeklarasikan Dubai World Trade Center (DWTC) sebagai zona komprehensif dan pengatur cryptocurrency.

Sementara kerangka hukum untuk lisensi kripto diharapkan akan diperkenalkan pada akhir kuartal pertama, UEA memiliki banyak zona bebas dengan perpajakan yang longgar dan rezim peraturan.

Zona bebas ini termasuk yang pertama memperkenalkan peraturan keamanan token dan peraturan aset digital. Abu Dhabi Global Markets, yang diatur oleh Financial Services Regulatory Authority, adalah yang pertama memperkenalkan peraturan aset digital pada tahun 2018.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here