Cara Pemerintah Kejar Setoran Pajak Di Tahun 2018
Home / berita / Cara Pemerintah Kejar Setoran Pajak Di Tahun 2018

Cara Pemerintah Kejar Setoran Pajak Di Tahun 2018

INFOREXNEWS – Setelah berakhirnya program tax amnesty atau pengampunan pajak pada bulan Maret lalu. Saat ini, pemerintah sedang mencari cara untuk mengejar setoran pajak di tahun 2018 mendatang. 

Untuk mengejar penerimaan pajak di tahun depan, pemerintah akan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan pajak dan cukai. Selain mengusulkan pengenaan cukai baru produk plastik dan menaikkan cukai rokok, pemerintah akan mengenakan pajak transaksi perdagangan elektronik atau e-commerce.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pajak dari transaksi perdagangan digital bakal menjadi sumber penerimaan baru yang dinamis pada periode mendatang. Apalagi transaksi e-commerce lebih mudah dideteksi dibanding perdagangan konvensional.

Dengan langkah itu, dia berharap target penerimaan pajak dalam Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 sebesar Rp1.609,38 triliun akan tercapai. Target itu naik sebesar 9,28% dari proyeksi tahun ini.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kepatuhan Pajak, Suryo Utomo menyatakan bahwa saat ini sedang dikaji terkait model dan cara transaksi digital seperti apa yang akan dikenakan pajak. Selain itu, Ditjen Pajak telah memahami pola pergeseran transaksi masyarakat dari konvensional ke online

Kemudian, pemerintah juga akan mengkaji perubahan batas tarif PPh bagi UMKM, dari saat ini 1% dari omzet senilai Rp4,8 miliar, dan pemerintah akan review threshold itu karena UMKM diberikan treatment PPh final.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemkeu, Suahasil Nazara menambahkan bahwa dalam kajian pajak e-commerce, pemerintah akan memastikan kesamaan level of playing field antara pelaku e-commerce dengan pelaku usaha konvensional.

“Sebagai model bisnis yang baru, kami harus perhatikan level of playing field termasuk perpajakannya ” lanjut Suahasil. Pemerintah juga berencana penambahan obyek pajak pertambahan nilai (PPN) dan mengkaji penyesuaian threshold PPN.

Penyesuaian PPN dilakukan karena UU PPN sudah mencantumkan beberapa pengecualian barang dan jasa dari PPN. Contohnya barang hasil pertambangan yang diambil langsung dari sumbernya, barang-barang kebutuhan pokok, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, juga uang, emas batangan, dan surat berharga.

Sementara jenis jasa yang tidak dikenai PPN, di antaranya jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa pendidikan, dan lain-lain. Ke depannya akan dilakukan kajian apakah pengecualian ini akan tetap dilakukan, seperti kebutuhan pokok.

Sebelumnya Ditjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan bahwa anggaran pendidikan 20% di APBN saat ini juga tidak kena pajak. Ada kemungkinan pemerintah merevisi kebijakan itu. Kalau pengeluaran negara sebesar Rp2.000 triliun untuk pendidikan, artinya senilai Rp400 triliun pajaknya.

About leonardo

Check Also

China Akan Blokir Semua Transaksi Bitcoin di Negeri Tirai Bambu Tersebut

Otoritas China akan menekan transaksi yang luas terhadap Bitcoin, termasuk pertukaran peer-to-peer (P2P) dan platform …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *