Friday, July 1, 2022
Authorised and Regulated Broker
  • Strategi & Teknik Trading Forex

Perkembangan Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar di Indonesia II

Must Read

Euro Membalik Kerugian saat Dolar AS Terjatuh

Euro pulih pada Kamis dari level terendah dua minggu terhadap dolar, yang tersendat setelah data inflasi baru...

Harga Minyak Kembali Naik Setelah Terjatuh di Sesi Sebelumnya

Harga minyak naik tipis di awal perdagangan pada hari Jumat, setelah tenggelam di sesi sebelumnya karena OPEC+...

80.000 Miliuner Bitcoin Musnah dalam Kehancuran Besar Kripto 2022

Lebih dari 80.000 investor Bitcoin (BTC) telah dicabut status miliunernya karena penurunan pasar kripto, tetapi harga yang...

Kebijakan Nilai Tukar pada Periode Perjuangan Kemerdekaan (1945-1959)

Pembahasan nilai tukar sejak kemerdekaan ini tidak hanya difokuskan pada nilai tukar, tetapi juga aspek lainnya yang mempengaruhi nilai tukar, seperti kebijakan devisa dan perkembangan ekonomi. Sejarah nilai tukar pada periode ini diawali dari tahun 1945 hingga tahun 1953, ketika Pemerintah menerapkan sistem nilai tukar tetap dengan menetapkan nilai tukar rupiah sebesar tertentu terhadap mata uang asing atau mata uang lokal lainnya. Perkembangan Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar di Indonesia


Penetapan Rupiah terhadap mata uang lokal lainnya tersebut 
disebabkan banyaknya mata uang lokal yang digunakan sebagai alat pembayaran, sehingga diperlukan nilai penukaran antar mata-uang guna
mempermudah transaksi. Sebagai langkah awal pada 6 Maret 1945, 1 Rupiah Jepang disamakan dengan 3 sen Netherlands Indie Civil Administration (NICA) sebagai pengganti uang Jepang di daerah yang diduduki sekutu.  FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI TUKAR-KURS

Sementara itu, sebagai pewujudan negara merdeka, pemerintah mengeluarkan uang baru yang disebut Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) sebagai pengganti uang Jepang yang masih berlaku. ORI ditandatangani oleh Menteri Keuangan A.A. Maramis pada 17 Oktober 1945 dan mulai
diedarkan pada tanggal 30 Oktober 1946. Pada 23 Oktober 1949, 1 Rupiah ORI di luar Jawa dan Madura disamakan dengan Rp. 100. Khusus di Jawa dan Madura kurs penukaran adalah 5:1.  PENGERTIAN NILAI TUKAR (KURS)

Sementara uang yang berlaku sebagai alat pembayaran di Indonesia pada periode tersebut tidak hanya terbatas pada ORI, tetapi beragam jenisnya, seperti uang kertas DJB, uang Hindia Belanda dan uang NICA. Perang pada periode perjuangan telah merusak stabilitas ekonomi ditandai dengan gangguan di bidang produksi, distribusi, perdagangan, dan bidang ekonomi lainnya. Selain itu, besarnya kebutuhan pembiayaan untuk perang mengakibatkan pemerintah mencetak uang dalam jumlah yang besar dan kebijaksanaan tersebut pada gilirannya mengakibatkan inflasi meningkat tajam dan nilai tukar Indonesia dinilai terlalu tinggi dibandingkan dengan mata uang asing lainnya. Nilai tukar yang over valued ini menjadi salah satu penyebab utama penurunan ekspor dan pada lanjutannya mengakibatkan terjadinya krisis devisa. SEJARAH SISTEM MONETER INTERNASIONAL II

Sebagai satu langkah untuk mengatasi permasalahan ekonomi tersebut, dari sisi kebijakan nilai tukar, pemerintah pada 7 Maret 1946 mendevaluasi nilai tukar Rupiah sebesar 29,12% dari Rp. 1,88 per USD menjadi Rp. 2,65 per USD. Dalam upaya mengatasi tingginya laju inflasi, pemerintah melakukan
pengetatan moneter dengan menggunting (Gunting Sjarifudin) uang De Javasche Bank (DJB), uang Hindia Belanda dan uang NICA pada 19 Maret 1950. Uang kertas bagian kanan ditukar dengan obligasi pemerintah, sementara uang kertas bagian kiri dengan nilai di atas f2,50 diakui sebagai alat pembayaran sah. SEJARAH SISTEM STANDAR MONETER INTERNASIONAL I

Dengan pengguntingan ini, nilai mata uang tersebut hanya _ dari nilai nominalnya. Selain itu, untuk penyeragaman mata uang, ORI ditarik kembali dari peredaran pada Maret 1950. Pada sisi kebijakan devisa, pada 12 Maret 1950 pemerintah menetapkan sertifikat devisa untuk mendapatkan hak membeli devisa. Perorangan atau perusahaan pemegang sertifikat dapat membeli devisa dari bank devisa untuk membiayai kegiatan impor, dengan kurs resmi sebesar Rp. 3,80 per USD. Sementara itu, dalam transaksi devisa, Pemerintah Indonesia menetapkan nilai tukar yang berbeda antara penghasil dan pemakai devisa atau sering disebut dengan multiple exchange rate system. Dalam sistem ini, nilai tukar bagi penghasil devisa adalah sebesar 200% dari kurs resmi dan bagi pemakai devisa sebesar 300%. KEBIJAKAN NILAI TUKAR MATA UANG

Sistem nilai tukar ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah yang berasal dari selisih kurs guna menutupi defisit keuangan negara. Sistem sertifikasi devisa dihapus sejak 4 Januari 1952 dan hanya satu kurs resmi yang berlaku bagi kegiatan ekspor maupun impor, yaitu sebesar Rp. 3,80 per USD. Pembiayaan defisit pemerintah melalui pencetakan uang mengakibatkan nilai tukar terus merosot dan over valued sehingga ekspor menurun. Penurunan ekspor tersebut menjadi salah faktor utama yang menyebabkan penurunan devisa sejak pertengahan tahun 1951.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah kembali mendevaluasi nilai tukar rupiah pada Februari 1952 sebesar 66,7%, yaitu dari sebesar Rp. 3,80 menjadi Rp. 11,40 per USD. Selanjutnya pada 20 Juni 1957, pemerintah menerapkan sistem nilai tukar mengambang pada pelaku ekonomi tertentu, misalnya, hanya pemegang izin impor yang dapat membeli devisa. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan ekspor sehingga kegiatan impor dapat dihidupkan kembali dan kegiatan di daerah perkebunan sebagai salah satu penyumbang utama barang-barang ekspor dapat ditingkatkan.  Bersambung…..

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest News

Euro Membalik Kerugian saat Dolar AS Terjatuh

Euro pulih pada Kamis dari level terendah dua minggu terhadap dolar, yang tersendat setelah data inflasi baru...

Harga Minyak Kembali Naik Setelah Terjatuh di Sesi Sebelumnya

Harga minyak naik tipis di awal perdagangan pada hari Jumat, setelah tenggelam di sesi sebelumnya karena OPEC+ mengatakan akan tetap pada rencana...

80.000 Miliuner Bitcoin Musnah dalam Kehancuran Besar Kripto 2022

Lebih dari 80.000 investor Bitcoin (BTC) telah dicabut status miliunernya karena penurunan pasar kripto, tetapi harga yang lebih rendah berarti jumlah koin...

Coinbase ingin Ekspansi ke Eropa di tengah Crypto Winter

Coinbase memperluas operasinya ke berbagai negara di Eropa di tengah "crypto winter." Meskipun memberhentikan banyak karyawan dan membatalkan tawaran pekerjaan, wakil presiden...

Binance akan Bantu Kamboja dalam Mengembangkan Peraturan Kripto

Pertukaran kripto Binance telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Securities and Exchange Regulator of Cambodia (SERC), menurut pengumuman 30 Juni.
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -